Kejawen

Mataram Kuno

Dinasti Syailendra

• Bhanu (752-775)
• Wisnu (775-782)
• Indra (782-812)
• Samaratungga (812-833)
• Pramodhawardhani (833-856), menikah dengan Rakai Pikatan (Dinasti Sanjaya)

Dinasti Sanjaya

• Sanjaya (732-7xx)
• Rakai Panangkaran
• Rakai Panunggalan
• Rakai Warak
• Rakai Garung
• Rakai Patapan (8xx-838)
• Rakai Pikatan (838-855), mendepak Dinasti Syailendra
• Rakai Kayuwangi (855-885)
• Dyah Tagwas (885)
• Rakai Panumwangan Dyah Dewendra (885-887)
• Rakai Gurunwangi Dyah Badra (887)
• Rakai Watuhumalang (894-898)
• Rakai Watukura Dyah Balitung (898-910)
• Daksa (910-919)
• Tulodong (919-921)
• Dyah Wawa (924-928)
• Mpu Sindok (928-929), memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur (Medang)
• Sanjaya Gusti

Medang

• Mpu Sindok (929-947)
• Sri Isyanatunggawijaya (947-9xx)
• Makutawangsawardhana (9xx-985)
• Dharmawangsa Teguh (985-1006)

Kahuripan

• Airlangga (1019-1045), mendirikan kerajaan di reruntuhan Medang
• (Airlangga kemudian memecah Kerajaan Kahuripan menjadi dua: Janggala dan Kadiri)

Janggala

• (tidak diketahui silsilah raja-raja Janggala hingga tahun 1116)

Kadiri

• (tidak diketahui silsilah raja-raja Kadiri hingga tahun 1116)
• Kameswara (1116-1135), mempersatukan kembali Kadiri dan Panjalu
• Jayabaya (1135-1159)
• Rakai Sirikan (1159-1169)
• Sri Aryeswara (1169-1171)
• Sri Candra (1171-1182)
• Kertajaya (1182-1222)

Singhasari

• Tunggul Ametung (1222)tewas dibunuh Ken Arok.
• Ken Arok (1222-1227)
• Anusapati (1227-1248)
• Tohjaya (1248)
• Ranggawuni (Wisnuwardhana) (1248-1254)
• Kertanagara ( 1254-1292)

Majapahit

• Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana) (1293-1309)
• Jayanagara (1309-1328)
• Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328-1350)
• Hayam Wuruk (Rajasanagara) (1350-1389)
• Wikramawardhana (1390-1428)
• Suhita (1429-1447)
• Dyah Kertawijaya (1447-1451)
• Rajasawardhana (1451-1453)
• Girishawardhana (1456-1466)
• Singhawikramawardhana (Suraprabhawa) (1466-1474)
• Girindrawardhana Dyah Wijayakarana(1468-1478)
• Singawardhana Dyah Wijayakusuma (menurut Pararaton menjadi Raja Majapahit selama 4 bulan sebelum wafat secara mendadak ) ( ? - 1486 )
• Girindrawardhana Dyah Ranawijaya alias Bhre Kertabumi (diduga kuat sebagai Brawijaya, menurut Kitab Pararaton dan Suma Oriental karangan Tome Pires pada tahun 1513) (1474-1519)

Demak

• Raden Patah (1478 - 1518)
• Pati Unus (1518 - 1521)
• Sultan Trenggono (1521 - 1546)
• Sunan Prawoto (1546 - 1561)

Kesultanan Pajang

• Jaka Tingkir, bergelar Sultan Hadiwijoyo (1549 - 1582)
• Arya Pangiri, bergelar Sultan Ngawantipuro (1583 - 1586)
• Pangeran Benawa, bergelar Sultan Prabuwijoyo (1586 - 1587)

Mataram Baru

Daftar ini merupakan Daftar penguasa Mataram Baru atau juga disebut sebagai Mataram Islam, meski penamaan terakhir ini kurang pas. Catatan: sebagian nama penguasa di bawah ini dieja menurut ejaan bahasa Jawa.

• Ki Ageng Pamanahan, menerima tanah perdikan Mataram dari Jaka Tingkir
• Panembahan Senopati (Raden Sutawijaya) (1587 - 1601), menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka.
• Panembahan Hanyakrawati (Raden Mas Jolang) (1601 - 1613)
• Adipati Martapura (1613 selama satu hari)
• Sultan Agung (Raden Mas Rangsang / Prabu Hanyakrakusuma) (1613 - 1645)
• Amangkurat I (Sinuhun Tegal Arum) (1645 - 1677)

Kasunanan Kartasura

• Amangkurat II (1680 – 1702), pendiri Kartasura.
• Amangkurat III (1702 – 1705), dibuang VOC ke Srilangka.
• Pakubuwana I (1705 – 1719), pernah memerangi dua raja sebelumya; juga dikenal dengan nama Pangeran Puger.
• Amangkurat IV (1719 – 1726), leluhur raja-raja Surakarta dan Yogyakarta.
• Pakubuwana II (1726 – 1742), menyingkir ke Ponorogo karena Kartasura diserbu pemberontakl; mendirikan Surakarta.

Kasunanan Surakarta

• Pakubuwana I/Pangeran Puger (1704 - 1719), memerintah Kasunanan Kartasura
• Pakubuwana II (1745 - 1749), pendiri kota Surakarta; memindahkan keraton Kartasura ke Surakarta pada tahun 1745
• Pakubuwana III (1749 - 1788), mengakui kedaulatan Hamengkubuwana I sebagai penguasa setengah wilayah kerajaannya.
• Pakubuwana IV (1788 - 1820)
• Pakubuwana V (1820 - 1823)
• Pakubuwana VI (1823 - 1830), diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia; juga dikenal dengan nama Pangeran Bangun Tapa.
• Pakubuwana VII (1830 - 1858)
• Pakubuwana VIII (1859 - 1861)
• Pakubuwana IX (1861 - 1893)
• Pakubuwana X (1893 - 1939)
• Pakubuwana XI (1939 - 1944)
• Pakubuwana XII (1944 - 2004)
• Dua orang Pakubuwana XIII (2004 - sekarang), terjadi perebutan takhta antara Pangeran Hangabehi dan Pangeran Tejowulan.

Kasultanan Yogyakarta

• Hamengkubuwana I (1755 - 1792)
• Hamengkubuwana II (1793 - 1828)
• Hamengkubuwana III (1810 - 1814)
• Hamengkubuwana IV (1814 - 1822)
• Hamengkubuwana V (1822 - 1855)
• Hamengkubuwana VI (1855 - 1877)
• Hamengkubuwana VII (1877 - 1921)
• Hamengkubuwana VIII (1921 - 1939)
• Hamengkubuwana IX (1939 - 1988)
• Hamengkubuwana X (1988 - sekarang)

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Kontrak politik terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941, No. 47. Secara resmi pada tahun 1950, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (dan Kadipaten Pakualaman) menjadi bagian dari Indonesia, yaitu sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) antara Pangeran Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur-Jendral Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Paku Buwono III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta dan daerah pesisir tetap dikuasai VOC.

Sultan Hamengkubuwana I kemudian segera membuat ibukota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka daerah baru (jawa: babat alas) di Hutan Beringan yang terletak antara aliran Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibukota berikut istananya tersebut tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan landscape utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756. Selanjutnya secara turun-temurun para keturunannya memerintah kesultanan di sana.

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta mulanya diselenggarakan dengan menggunakan susunan pemerintahan warisan dari Mataram. Pemerintahan dibedakan menjadi dua urusan besar yaitu Parentah Lebet (urusan dalam) yang juga disebut Parentah Ageng Karaton dan Parentah Jawi (urusan luar) yang juga disebut Parentah Nagari. Sultan memegang seluruh kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari Sultan dibantu lembaga Pepatih Dalem yang bersifat personal. Mulanya terdapat dua pepatih yaitu Pepatih Lebet dan Pepatih Jawi. Dalam perkembangannya Pepatih lebet dihapuskan dan Pepatih jawi disebut sebagai Pepatih Dalem.

Pada mulanya pemerintahan urusan dalam dan urusan luar masing-masing dibagi menjadi empat kementerian yang dinamakan Kanayakan. Kementerian urusan dalam adalah (1) Kanayakan Keparak Kiwo dan (2) Kanayakan Keparak Tengen, yang keduanya mengurusi bangunan dan pekerjaan umum; (3) Kanayakan Gedhong Kiwo dan (4) Kanayakan Gedhong Tengen, yang keduanya mengurusi penghasilan dan keuangan. Kementerian urusan luar adalah (5) Kanayakan Siti Sewu dan (6) Kanayakan Bumijo, yang keduanya mengurusi tanah dan pemerintahan; (7) Kanayakan Panumping dan (8) Kanayakan Numbak Anyar, yang keduanya mengurusi pertahanan. Masing masing kementerian dipimpin oleh Bupati Nayaka yang karena jabatannya juga merupakan komandan militer yang memimpin pasukan kerajaan dalam peperangan.

Untuk menangani urusan agama Sultan membentuk sebuah badan khusus yang disebut dengan Kawedanan Pengulon. Badan ini mengurus masalah peribadatan, perawatan masjid-masjid kerajaan, dan upacara-upacara keagamaan istana, serta urusan peradilan kerajaan dalam lingkungan peradilan syariat Islam. Urusan regional di luar ibukota dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang dikepalai oleh pejabat senior dengan pangkat Bupati. Mereka dikoordinasi oleh Pepatih Dalem. Tugas-tugasnya meliputi pengelolaan administrasi lokal, hukum dan peradilan, pemungutan pajak dan pengiriman hasil panenan melalui bawahannya, Demang, dan Bekel.

Setidaknya sampai 1792 Kasultanan Yogyakarta secara de facto merupakan negara merdeka dan VOC hanyalah mitra yang sejajar. Untuk menjamin posisinya maka VOC menempatkan seorang Residen di Yogyakarta untuk mengawasi Kesultanan. Kedudukan Residen ini mulanya berada di bawah Sultan dan sejajar dengan Pepatih Dalem. Daendels menaikkan kedudukan Residen menjadi Minister, yang merupakan menteri Raja/Ratu Belanda dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.

Dengan kedatangan Raffles sistem pemerintahan berubah lagi. Sultan tidak diperbolehkan mengadakan hubungan dengan negara lain sebab kedaulatan berada ditangan pemerintah Inggris. Begitu pula dengan Pepatih Dalem, Pengurus Kerajaan (Rijkbestuurder), diangkat dan diberhentikan berdasar kebutuhan pemerintah Inggris dan dalam menjalankan pekerjaannya harus sepengetahuan dan dengan pertimbangan Residen Inggris. Sultan mulai dibebaskan dari pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh Pepatih Dalem yang dikontrol oleh Residen.

Selepas Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintahan Nagari yang berada di tangan Pepatih Dalem dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan. Kasultanan Yogyakarta secara de facto dan de jure menjadi negara protektorat dari Koninkrijk der Nederlanden, dengan status zelfbestuurende landschappen. Selain itu pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan perjanjian politik yang dinamakan kontrak politik bagi calon Sultan yang akan ditahtakan. Perjanjian ini diberlakukan terhadap Sultan Hamengkubuwana V - Sultan Hamengkubuwana IX. Kontrak politik terakhir dibuat pada 18 Maret 1940 antara Gubernur Hindia Belanda untuk Daerah Yogyakarta, L. Adam dengan HB IX.

Pada 1900-an Belanda mencampuri birokrasi pemerintahan Kesultanan secara intensif dengan maksud memasukkan birokrasi barat modern. Untuk membiayai birokrasi tersebut maka pada 1915 APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu APBN untuk Parentah Ageng Karaton dan APBN untuk Parentah Nagari yang berada dalam kontrol Hindia Belanda. Untuk belanja dan mengurus keperluan istana, setiap tahun Sultan mendapat uang ganti rugi yang disebut Daftar Sipil yang ditentukan dalam kontrak politik yang dibuat sebelum Sultan ditahtakan. Dengan demikian Sultan benar benar tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya berperan di istana saja.

Perubahan besar dalam pemerintahan terjadi pada saat Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) naik tahta pada tahun 1940, khususnya selama pendudukan Jepang (1942-1945). Secara perlahan namun pasti, Sultan melakukan restorasi (bandingkan dengan restorasi Meiji). Sultan membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara Pendudukan Jepang. Badan tersebut dinamakan Paniradya yang masing-masing dikepalai oleh Paniradyapati. Paniradyapati tidak lagi berada di bawah kekuasaan Pepatih Dalem melainkan langsung berada di bawah kekuasaan Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan memulihkan kembali kekuasaannya selaku kepala pemerintahan.

Pada pertengahan 15 Juli 1945, Pepatih Dalem terakhir, KPHH Danurejo VIII, mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak saat itu Sultan tidak menujuk lagi Pepatih Dalem sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan pemerintahan negara. Sebagai kelanjutannya birokrasi kesultanan dibedakan menjadi dua bagian yaitu urusan dalam istana (the Imperial House) dan urusan luar istana. Urusan dalam istana ditangani oleh Parentah Ageng Karaton yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor pemerintahan yang berada di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor Semuanya di pimpin dan diatur secara langsung oleh saudara atau putera Sultan.
 
Sultan meminpin sendiri lembaga luar istana, yang terdiri dari beberapa Paniradya yang dipimpin oleh Bupati. Daerah di sekitar istana dibagi menjadi lima kabupaten yang administrasi lokalnya dipimpin oleh Bupati. Setelah kemerdekaan, sebagai konsekuensi integrasi Kesultanan pada Republik, status dan posisi serta administrasi Kesultanan dijalankan berdasar peraturan Indonesia. Kesultanan diubah menjadi daerah administrasi khusus dan Sultan menjadi Kepala Daerah Istimewa. Kesultanan menjadi bagian dari republik modern.

Prabu Jayabaya raja Kediri bertemu pendita dari Rum yang sangat sakti, Maulana Ali Samsuyen. Ia pandai meramal serta tahu akan hal yang belum terjadi. Jayabaya lalu berguru padanya, sang pendeta menerangkan berbagai ramalan yang tersebut dalam kitab Musaror dan menceritakan penanaman orang sebanyak 12.000 keluarga oleh utusan Sultan Galbah di Rum, orang itu lalu ditempatkan di pegunungan Kendenag, lalu bekerja membuka hutan tetapi banyak yang mati karena gangguan makhluk halus, jin dsb, itu pada th rum 437, lalu Sultan Rum memerintahkan lagi di Pulau Jawa dan kepulauan lainnya dgn mengambil orang dari India, Kandi, Siam. Sejak penanaman orang-orang ini sampai hari kiamat kobro terhitung 210 tahun matahari lamanya atau 2163 tahun bulan, Sang pendeta mengatakan orang di jawa yang berguru padanya tentang isi ramalan hanyalah Hajar Subroto di G. Padang. Beberapa hari kemudian Jayabaya menulis ramalan Pulau Jawa sejak ditanami yang keduakalinya hingga kiamat, lamanya 2.100 th matahari. Ramalannya menjadi Tri-takali, yaitu :

(more…)